Opini

Menjual Negara?
Indo Pos, Senin, 17 April 2006

A. Bakir Ihsan

Wacana ekonomi politik saat ini disesaki "perselingkuhan" perusahaan-perusahaan transnasional, seperti Freeport, Newmont, dan ExxonMobil, dengan negara. Keterlibatan perusahaan asing dalam proyek perekonomian nasional, oleh sebagian pengamat dan politisi, dianggap sebagai monumen tergadainya rasa kebangsaan (nasionalisme). Seperti orkestra, isu nasionalisme pun menjadi komoditas kritik bersama yang ditujukan kepada pemerintahan SBY.

Kalau dipahami dengan jernih, wacana ekonomi politik saat ini tidak bisa dilepaskan dari hegemoni globalisasi. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, globalisasi, baik dalam budaya, ekonomi, maupun politik, telah menjadi bagian dari napas seluruh anak negeri. Karena itu, wacana nasionalisme berdasar isu-isu perselingkuhan tersebut sangatlah distortif dan deviatif.

Kalau standar nasionalisme diukur berdasar ketidakberpihakan pemerintah pada negara asing, negara ini tidak pernah mewariskan nasionalisme. Sepanjang sejarah, negara yang berideologi Pancasila ini tidak pernah terlepas dari "keberpihakan" dan "perselingkuhan" dengan negara asing, baik secara ekonomi maupun politik.

Walau secara konstitusi politik luar negeri Indonesia berlandaskan prinsip bebas aktif (nonblok), kenyataan menunjukkan lain. Sejak Orde Lama, negara ini tidak pernah suci dari keberpihakan. Soekarno lebih mesra dengan negara China yang komunis, sementara Orde Baru di bawah Soeharto lebih mesra dengan Jepang dan Amerika yang kapitalis. Dua sejarah itu menunjukkan bahwa sejak awal, negara ini tidak pernah lepas dari keberpihakan-keberpihakan ekonomi-politik internasionalnya.

Dari sejarah itu pula, negara hadir dalam bentuknya seperti saat ini. Kalau pada masa perang dingin ideologi dunia masih bersujud pada salah satu di antara dua kiblat yang dikomando Uni Soviet (komunis) dan AS (kapitalis), saat ini ketika dunia berada di bawah hegemoni adidaya kapitalisme, maka tak ada pilihan lain bagi negara ini kecuali bermain dalam arus besar kapitalisme.

Persoalannya, apakah pilihan itu dengan sendirinya telah menenggelamkan eksistensi kita sebagai bangsa yang berdaulat sehingga pantas dituduh menggadaikan nasionalisme? Kalau ukurannya adalah ketidakberpihakan pada negara lain, Indonesia sejak awal sudah punah dan tidak pernah eksis karena sepanjang sejarahnya telah menjalin kemesraan dan perselingkuhan dengan negara-negara tertentu. Keberadaan Indonesia seperti tidak ada (wujuduhu ka’adamihi).

Tetapi kalau ukurannya adalah mengembangkan potensi negara secara maksimal demi kemajuan bangsa, tanpa terjebak dengan negara mana bekerja sama, Indonesia saat ini sedang bermetamorfosis menuju penyempurnaan eksistensinya.

Hegemoni Globalisasi

Globalisasi adalah realitas yang tak terelakkan. Masyarakat dunia "dipaksa" hidup di sebuah desa kecil (small village) yang saling mempengaruhi. Meski demikian, eksistensi dan batas-batas negara tetaplah ada.

Globalisasi akan berbuah hegemoni apabila budaya masyarakat setempat tidak mampu meresponsnya secara sempurna. Globalisasi tidak bisa dikendalikan langsung oleh kebijakan negara karena ia hadir melalui budaya yang melampaui batas otoritas negara. Kecanggihan teknologi informasi telah meruntuhkan otoritas politik negara sehingga globalisasi menjadi pilihan yang tidak bisa diseleksi negara.

Betapa pun kuatnya negara membentengi diri dari arus globalisasi, toh akhirnya, perlahan tapi pasti, globalisasi mampu menggoyang kemapanan sebuah tata kenegaraan. China, yang dari dulu bertahan dengan sistem komunismenya, harus membuka diri dengan arus globalisasi dan mengadopsi kapitalisme.

Dalam konteks politik, negara-negara Arab yang gersang dari demokrasi secara perlahan "dipaksa" mengakomodasi sistem demokrasi sebagai anak emas globalisasi. Itu membuktikan bahwa pengaruh dunia internasional dalam lingkup kehidupan negara bangsa merupakan realitas yang sulit dieliminasi.

Kenyataan tersebut juga memaksa kita untuk meredefinisi dan mengaktualisasi kembali arti ideologi, nasionalisme, sistem ekonomi, politik, dan budaya, bahkan kerangka dasar kehidupan berbangsa kita sehingga bangsa ini tidak besar dengan imajinasi nasionalismenya, tapi tak berpijak dalam kesadarannya.

Redefinisi Berbangsa

Saat ini terjadi tarik menarik antara tuntutan demokratisasi dan memenuhi kesejahteraan ekonomi. Demokrasi tidak selalu berjalin kelindan dengan kesejahteraan ekonomi.

Sebaliknya, kesejahteraan ekonomi tak selalu identik dengan demokrasi. Brunei Darussalam dan negara-negara Timur Tengah yang kaya tak pernah bersentuhan dengan demokrasi, tapi masyarakatnya hidup berkecukupan sehingga tidak memunculkan banyak gejolak. Sementara itu, India dan Filipina berhasil merayakan demokrasi, tapi anarki komunal dan gejolak politik seakan tak pernah mati. Pilihan terbaiknya tentu adanya keseimbangan antara demokrasi dan kesejahteraan ekonomi.

Dalam konteks demokrasi, Indonesia sudah berhasil merayakannya melalui prosesi pemilihan langsung, mulai presiden sampai kepala desa. Setelah tuntutan demokrasi itu terpenuhi, kini kita dihadapkan pada upaya pemenuhan kesejahteraan ekonomi. Untuk memenuhi kesejahteraan tersebut, pemerintahan SBY mengambil langkah mengikuti irama pasar.

Di pasar ada kesetaraan sehingga terjadi tawar menawar, ada aturan yang tidak boleh dilanggar, dan yang lebih penting adalah kemampuan untuk mengadaptasi diri.

Kemampuan untuk mengadaptasi diri tidak ditentukan oleh keberanian menolak kerja sama dengan negara lain, tapi keberanian untuk bersaing. Nasionalisme tidak bisa lagi didefinisikan sebagai kemauan menderita bersama demi melawan atau menolak investasi negara lain, tetapi lebih pada kemauan dan kemampuan untuk memperbaiki diri di tengah pasar kapitalisme.

Kita telanjur menjadi bangsa yang korup dan terbuai dengan kekayaan alam yang tak mampu dikelola sendiri, sementara kehendak untuk self correction dan introspeksi menjadi barang langka. Konsekuensinya, kita lebih suka menyalahkan orang atau negara lain daripada memperbaiki kekurangan dan kelemahan diri kita.

Di sisi lain, globalisasi bukanlah air surgawi yang mengalir jernih tanpa noda. Di dalamnya tetap sarat dengan distorsi, deviasi, dan hegemoni. Karena itu, bersikap kritis terhadap globalisasi sambil membangun budaya unggul dalam segala level kehidupan anak bangsa adalah langkah terbaik menyelesaikan persoalan yang sedang mendera negeri ini daripada bersilang lidah tanpa henti dan solusi. Dengan demikian, negara tak akan pernah tergadaikan, apalagi terjual. Semoga.*

A. Bakir Ihsan, analis dan dosen Ilmu Politik pada UIN Jakarta