Prolog
PEMIMPIN ITU DIPUJI DAN DICACI
Kritik itu laksana obat. Kalau
obat itu benar sesuai dengan jenis penyakit yang diobati dan dosis yang tepat, itu bikin sehat. Tapi kalau
obatnya keliru, dosisnya tidak tepat, tidak menyehatkan, malah menambah sakit.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Layaknya siang dan malam dalam kehidupan, pujian dan cacian
bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan. Posisi pemimpin yang menjadi pusat
sorot dari seluruh penjuru harapan melahirkan
banyak penilaian.
Puja puji dan caci maki seperti dua sisi mata uang dalam hidup seorang
pemimpin. Keduanya menjadi raport nilai keberhasilan dan kegagalan pemimpin. Hal
ini berlaku bagi semua pemimpin di dunia. Di negara otoriter maupun demokratis,
monarki maupun republik, negara maju maupun berkembang. Sejarah para Nabi pun tak
lepas dari pujian dan cacian, bahkan ancaman pembunuhan. Semua ini terjadi
karena pemimpin adalah pusat sorotan dan harapan.
Sorotan terhadap pemimpin tergantung pada sistem yang melingkupinya. Di dalam sistem demokrasi,
segala langkah pemimpin terlihat terang dan jelas seiring transparansi dan keterbukaan
yang tersedia, sehingga rakyat bisa
mengamati dan mengevaluasi gerak gerik pemimpin setiap saat. Dan darinya rakyat memuji atau
mencaci. Namun
dalam sistem otoritarian, pemimpin tak bisa disorot. Pemimpin tak
tersentuh (untouchable). Panggung kekuasaan dibuat sedemikian
rupa agar jarak pandang rakyat terbatas, bahkan tertutup, dan karenanya rakyat
hanya bisa menilai berdasarkan panggung yang tampak.
Masing-masing sistem punya konsekuensi berbeda. Sistem tertutup (otoriter) mungkin
terkesan stabil, karena semua peran terbungkus rapi,
termasuk penyimpangan di dalamnya. Sebaliknya sistem terbuka (demokrasi) terkesan
liar dan tak beraturan, karena masing-masing bersuara dan menyikapinya sesuai
kemampuan dan kepentingannya, karenanya suasana menjadi gaduh.
Kita punya sejarah kepemimpinan dengan model panggung (sistem) yang berbeda
dan akibat yang berbeda pula. Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya mengakhiri
kepemimpinannya secara tidak wajar. Presiden
Soeharto dengan demokrasi
sentralistiknya juga harus berhenti di
tengah jalan.
Era reformasi memberi peluang agar kepemimpinan berjalan secara
reguler sesuai dengan mekanisme demokrasi. Namun fakta berbicara lain. Setelah
Presiden BJ Habibie ditolak pertanggungjawabannya oleh MPR RI, Presiden
Abdurrahman Wahid juga harus berhenti melalui Sidang Istimewa MPR RI, dan dilanjutkan oleh Megawati Soekarnoputri yang waktu itu
sebagai wakil presiden.
Proses pergantian kepemimpinan dengan beragam caranya
tersebut menunjukkan dua hal. Pertama, kepemimpinan menjadi
pusat segala perhatian dan harapan. Pemimpin menjadi pusat sorotan karena
dipahami sebagai penentu segala persoalan. Kedua, sistem rotasi atau
pergantian kepemimpinan belum berjalan secara wajar. Pegantian kepemimpinan
secara reguler dan periodik lima tahunan belum dijalankan secara konsisten. Periode
kepemimpinan yang sudah ditetapkan selama 5 tahun cenderung diutak-atik agar
berhenti di tengah jalan untuk kemudian digantikan oleh mereka yang kalah dalam
pemilihan.
Presiden SBY menyadari betul konsekuensi dari kepemimpinan nasional yang
diembannya. Satu sisi keterbukaan dan kebebasan sebagai sebuah keniscayaan
dalam demokrasi tak bisa diingkari. Setiap orang bisa menyampaikan aspirasinya
agar direspon oleh pemerintah. Karena itu, sekeras apapun aspirasi dan protes yang
disampaikan masyarakat, SBY tak pernah mengabaikannya. "Silakan kritik.
Kritikan itu adalah obat, setiap unjuk rasa saya selalu melihat temanya apa,
bagaimana masukannya. Sebagai pemimpin, masukan itu dibutuhkan," ujar Presiden
saat membuka pameran inovasi pelayanan aparatur negara di Jakarta,
27 Juni 2008...Selengkapnya, baca buku di atas. Salam
No comments:
Post a Comment